Perkembangan Ekonomi Mikro Kabupaten Halmahera Timur

Analisis Location Quotient Kabupaten Halmahera Timur

Salah satu indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (location quotient) yaitu suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya atau wilayah referensi. Menggunakan LQ sebagai penunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Estimasi koefisien LQ Kabupaten Halmahera Timur memberikan hasil seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Berdasarkan data analisis location quotient di Kabupaten Halmahera Timur, dapat diketahui bahwa: Sub-Sektor, Tanaman bahan makanan, Kehutanan dan Perikanan, mempunyai nilai LQ lebih baik selama periode 2006 – 2010 yang mana nilai LQ nya lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa Sub-sektor tersebut merupakan sub-sektor basis dan cenderung mengekspor ke daerah lain.

Sementara Sub-Sektor, Tanaman Perkebunan serta Peternakan dan hasil-hasilnya memiliki nilai LQ lebih kecil dari 1, yang berarti bahwa Sub-sektor tersebut bukan merupakan sub-sektor basis dan hanya dapat memenuhi pangsa pasar lokal. Secara umum, dari hasil perhitungan LQ di atas terdapat subsektor-subsektor yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, tentunya sangat diperlukan perhatian untuk dikembangkan sebagai subsektor unggulan dalam proses pembangunan Kabupaten Halmahera Timur di masa yang akan datang.

Analisis Shift Share Kabupaten Halmahera Timur

Dengan menggunakan analisis ini akan dapat diketahui perubahan struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Timur selama periode yang diamati. Sesuai dengan ciri-ciri perubahan struktur ekonomi, yaitu adanya pergeseran pangsa sektor primer yang semakin menurun dan sektor sekunder yang pangsanya semakin meningkat, serta sektor tersier yang semakin menunjukkan peranannya dalam pembentukan perekonomian daerah. Dalam upaya mengamati perubahan struktur ekonomi regional tersebut, berikut akan dicoba mengaplikasikannya melalui indikator ekonomi yaitu PDRB.

 

Pengaruh Pertumbuhan kabupaten, pertumbuhan ekonomi kabupaten selama tahun 2006 – 2010, membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Timur yang ditandai dengan meningkatnya PDRB sebesar Rp.98,737.13 ribu. Peningkatan ini terjadi pada semua sub-sektor dengan peningkatan terbesar pada sub-sektortanaman perkebunan (Rp.37,457.04 ribu) diikuti oleh sub-sektor tanaman bahan makanan (Rp.33,485.34 ribu).Keadaan ini menunjukkan bahwa komponen pertumbuhan kabupaten cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Halmahera Timur.

            Hasil perhitungan di atas juga menunjukkan bahwa pengaruh bauran industri (industri mix) di Kabupaten Halmahera Timur selama periode 2006 – 2010 tersebut sudah memberikan perubahan yang berarti bagi perekonomian daerah.Keadaan ini sangat rasional sekali karena peranan atau keunggulan sub-sektor pertaniansudah cukup baik, yang ditunjukkan dengan nilai skor LQ yang relatif besar. Sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif dari analisis data menunjukkan bahwa nilai komponen kompetitif yang dimiliki oleh sub-sub sektor di Kabupaten Halmahera Timur atau differential shift hasilnya positif. Demikian juga, dapat dilihat nilai differential shift yang terbesar adalah sub-sektor tanaman bahan makanan, yakni 30,768.52, yang berarti bahwa sub-sektor ini merupakan sub-sektor yang memiliki pertumbuhan lebih cepat disbanding sub-sektor lainnya dalam memajukan perekonomian Kabupaten Halmahera Timur.

Analisis Prioritas

            Analisis penentuan prioritas dimaksudkan untuk mengetahui langkah awal apa yang harus diambil pemerintah dalam memutuskan pemilihan sub-sektor kabupaten/ kota yang menjadi obyek kebijakan. Uji prioritas dengan pembobotan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.Tahap pertama merupakan uji prioritas terhadap daerah dalam hal ini kabupaten-kabupaten dan Kota di propinsi Maluku Utara. Uji kedua adalah uji prioritas terhadap sub-sektor-sub-sektor yang menjadi penyumbang PDRB.

            Dalam Tabel Matrik Kombinasi LQ-SSA dapat diketahui secara jelas bagaimana hasil kombinasi antara LQ dan SSA yang menunjukkan adanya kelemahan dan kelebihan di masing-masing kabupaten/ kota. Di mana semakin banyak sektor yang menjadi basis di kabupaten tertentu maka berarti kabupaten/ kota tersebut dapat dikatakan telah dapat memenuhi pangsa pasar lokal di setiap sub-sektor usaha sekaligus available untuk mengekspor komoditi  berbagaisub-sektor yang ada ke kabupaten/ kota lain.

            Dalam analisis parsial ini juga sudah dapat diketahui langkah-langkah kebijakan distribusi silang antar kabupaten/ kota dalam propinsi. Dari hasil analisis matrik kombinasi LQ-SS dapat dilakukan distribusi silang komoditas per sektor  antar kabupaten/ kota sebagai berikut:

1.   Sub-Sektor Tanaman Bahan Makanan

Di seluruh kabupaten/ kota tanaman bahan makanan merupakan sub-sektor basis kecuali Pulau Morotai, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah dan Halmahera barat. Sehingga kebutuhan Kabupaten/ kota terhadap produk tanaman bahan makanan dapat disubsidi oleh 4 kabupaten/ kota lain  tanpa harus mengimpor dari wilayah lain.

2.   Sub-Sektor Tanaman Perkebunan

Kabupaten/ kota yang menjadi basis sub-sektor adalah Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula dan Halmahera selatan. Tetapi pertumbuhan cepat sub-sektor ini hanya dimiliki oleh empat kabupaten saja.Indikasi dari analisa sektor ini adalah tidak terpenuhinya pangsa pasar lokal.Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi kemngkinan dari adanya permasalahan tersebut.Pertama, sub-sektor tanaman perkebunan tidak tereksploitas secara positif.Kedua, Ada pihak-pihak lain (selain sumber daya lokal) yang menguasai sub-sektor tersebut. Ketiga, pengeloaan sub-sektor yang buruk.

3.   Sub-Sektor Ternak dan Hasil Lainnya

Dari sembilan kabupaten dan kota yang ada, empat kabupaten dan kota diantaranya merupakan basis sub-sektor ternak dan hasil lainnya. Dalam kondisi ini berbagai macam kombinasi distribusi antar kabupaten/ kota dapat dilakukan. Sebagai contoh dapat dicermati pada gambar.Tetapi karena pertumbuhan sektor ini lambat di semua kabupaten yang menjadi basis, maka telaah yang mendalam terhadap su-bsektor ternak dan hasil lainnya menjadi sangat penting kecuali Halmahera Utara.

4.   Sub-Sektor Kehutanan

Kondisi di sub-sektor Kehutanan hampir sama dengan sub-sektor ternak dan hasil lainnya di mana kabupaten/ kota (Halmahera Timur, Kepulauan Sula dan Morotai) yang menjadi basis dihadapkan pada situasi pertumbuhan sub-sektor yang lambat. Sedangkan di dua kabupaten/ kota lain (Halmahera selatan dan Tidore)  merupakan daerah sub-sektor basis yang mempunyai kelebihan pertumbuhan yang cepat di sub-sektor tersebut. Indikasi ini dapat ditangkap oleh pemerintah sebagai sinyal yang baik untuk mengembangkan sub-sektor tersebut. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan sub-sektor ini dapat menjadi sub-sektor basis yang tidak hanya dapat memenuhi pasar lokal tapi juga dapat melakukan ekspor sehingga akan menambah penerimaan pemerintah.     

5.   Sub-Sektor Perikanan

Di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Timur, sub-sektor ini merupakan basis dan memiliki pertumbuhan cepat. Sementara Halmahera Barat dan Kota Ternate, sub-sektor ini juga merupakan basis tetapi memiliki pertumbuhan yang lambat.

Khusus untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Timur yang merupakan sub-sektor basis dan pertumbuhannya cepat disebabkan oleh ketiga daerah tersebut terus melakukan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan di sub-sektor perikanan untuk daerah yang pertumbuhannya cepat diharapkan dapat memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil analisis prioritas per Kabupaten/ kota pada Tabel, menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi prioritas daerah yang perlu dikembangkan untuk menopang pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan prioritas dalam pengembangan ekonomi disebabkan daerah tersebut paling banyak memiliki jumlah sub-sektor ekonomi yang pertumbuhannya cepat.Sementara, untuk Kabupaten Pulau Morotai, menjadi prioritas disebabkan daerah tersebut paling sedikit memiliki pertumbuhan dalam sub-sektor ekonomi yang ada.

            Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki nilai pertumbuhan paling banyak dalam sub-sektor ekonomi, maka perlu ada upaya pemerintah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara serta dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Selain itu, sub-sektor ekonomi yang non-basis tetapi pertumbuhannya cepat perlu diusahakan pengembangannya agar dapat memenuhi pangsa pasar lokal dan sekaligus dapat memberdayakan masyarakatnya. Sementara Kabupaten Pulau Morotai dijadikan sebagai prioritas disebabkan daerah tersebut memiliki pertumbuhan paling sedikit dalam sub-sektor ekonomi, sehingga pemerintah perlu mendorong pengembangan bagi sub-sektor- sub-sektor ekonomi yang basis agar pertumbuhannya cepat, yang pada gilirannya dapat menopang pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan penerimaan bagi pemerintah. Kabupaten Pulau Morotai perlu dijadikan prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah, agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar dalam pembangunan daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara.Hal tersebut juga mengingat daerah tersebut merupakan daerah/wilayah yang baru dimekarkan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Hasil analisis prioritas per sub-sektor pada Tabel menunjukkan bahwa sub-sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan.Sub-Sektor perkebunan menjadi prioritas disebabkan sub-sektor ini menjadi sub-sektor basis pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, terkecuali Kota Ternate.Sedangkan sub-sektor tanaman bahan makanan dijadikan pula sebagai prioritas pengembangan sub-sektor ekonomi yang ada disebabkan sub-sektor ini menjadi basis paling sedikit, atau hanya di Kota Ternate.

           Sub-Sektor perikanan dijadikan sebagai prioritas disebabkan menjadi basis, maka setidaknya mampu memenuhi pangsa pasar lokal dan mengekspor ke daerah lain di luar Provinsi Maluku Utara. Selain itu, sub-sektor perikanan diharapkan mampu memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sub-sektor tersebut.Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan sub-sektor ini di seluruh kabupaten/kota yang pertumbuhannya lambat. Dengan demikian, sub-sektor perikanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal. Selanjutnya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

            Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel. menunjukkan bahwa terdapat sub sektor perikanan yang merupakan kekuatan dan mempunyai peluang untuk dikembangkan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Produksi perikanan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 sebesar 148.027 ton, dan produksi terbesar terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan, yakni sebesar 44 094,9 ton, serta Kota Ternate, yakni sebesar 18.758 ton. Oleh karenanya, sub sektor perikanan tersebut merupakan kekuatan maka diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pemerintah, serta peluang untuk dikembangkan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

            Sub sektor kehutanan juga merupakan kekuatan bagi pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi ancaman dalam pengembangannya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang dapat mendorong sub sektor kehutanan untuk berkembang. Hal ini dapat ditempuh dengan jalan mengurangi ataupun menghentikan ketergantungan produk pertanian dari daerah/provinsi lain, dan mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi pangsa pasar lokal. Dengan demikian, dalam jangka panjang, tingkat kemiskinan di perdesaan dapat ditanggulangi dan sektor tersebut dapat mengekspor ke luar daerah serta dapat menjaga kestabilan makroekonomi daerah.

            Sektor ekonomi yang merupakan kelemahan tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan adalah sektor pengangkutan & komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan.Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut belum mampu memenuhi permintaan pangsa pasar lokal serta belum maksimal pengelolaannya sehingga kurang berdampak pada penerimaan pemerintah daerah.Oleh karena sektor-sektor tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong pengembangannya secara optimal.Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur publik yang lebih memadai agar pengembangan sektor-sektor ini dapat berjalan maksimal.Disamping itu, pemerintah perlu menciptakan kestabilan makro ekonomi & regulasi yang mendukung agar sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dapat lebih berkembang dan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi di sektor lainnya.

Selanjutnya, sektor-sektor ekonomi yang merupakan kelemahan dan ancaman adalah sektor pertambangan & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air bersih, dan sektor jasa-jasa.Oleh karena merupakan kelemahan dan sekaligus ancaman, maka sektor-sektor tersebut perlu lebih mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Sektor pertambangan & penggalian menjadi kelemahan dikarenakan tidak mampu memenuhi pangsa pasar lokal, yakni menciptakan devisa bagi pemerintah daerah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Namun, sektor ini bahkan dalam jangka panjang menjadi ancaman terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan & penggalian yang dilakukan. Hal ini disebabkan kegiatan pertambangan dalam jangka panjang hanya akan menyebabkan terjadinya eksternalitas produksi negatif, yakni terjadinya krisis ekologi dan sumberdaya alam. Sementara sektor listrik, gas & air bersih merupakan kelemahan disebabkan masih minimnya kapasitas teknologi yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kebutuhannya semakin tinggi.Selain itu, kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan tingginya biaya operasional serta kurangnya teknologi yang dimiliki.

Sumber penelitian: Putra Daerah Suratno Amiro, SE, M.Si  th2011